PERKEMBANGAN
PENGUNGKAPAN & PELAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN SEBELUM DAN SETELAH PENERAPAN INTERNATIONAL
FINANCIAL REPORTING STANDARD (IFRS)
A.
Pengertian
IFRS
IFRS merupakan standar
akuntansi internasional yang diterbitkan oleh International Accounting Standard
Board (IASB). Standar Akuntansi Internasional (International Accounting
Standards/IAS) disusun oleh empat organisasi utama dunia yaitu Badan Standar
Akuntansi Internasional (IASB), Komisi Masyarakat Eropa (EC), Organisasi
Internasional Pasar Modal (IOSOC), dan Federasi Akuntansi Internasioanal
(IFAC).
Munculnya IFRS tak bisa
lepas dari perkembangan global, terutama yang terjadi pada pasar modal.
perkembangan teknologi informasi (TI) di lingkungan pasar yang terjadi begitu
cepat dengan sendirinya berdampak pada banyak aspek di pasar modal, mulai dari
model dan standar pelaporan keuangan, relativisme jarak dalam pergerakan modal,
hingga ketersediaan jaringan informasi ke seluruh dunia.
Dengan kemajuan dan
kecanggihan TI pasar modal jutaan atau bahkan miliaran investasi dapat dengan
mudah masuk ke lantai pasar modal di seluruh penjuru dunia. Pergerakan mereka
tak bisa dihalangi teritori negara. Perkembangan yang mengglobal seperti ini
dengan sendirinya menuntut adanya satu standar akuntansi yang dibutuhkan baik
oleh pasar modal atau lembaga yang memiliki agency problem.
Tujuan IFRS adalah
memastikan bahwa laporan keuangan interim perusahaan untuk periode-periode yang
dimaksukan dalam laporan keuangan tahunan, mengandung informasi berkualitas
tinggi yang transparan bagi para pengguna dan dapat dibandingkan sepanjang
peiode yang disajikan, menyediakan titik awal yang memadai untuk akuntansi yang
berdasarkan pada IFRS, dan memberikan manfaat untuk para pengguna yang lebih
besar dari biaya yang dikeluarkan.
Manfaat dari adanya
suatu standard global:
1. pasar
modal menjadi global dan modal investasi dapat bergerak di seluruh dunia tanpa
hambatan berarti. Standar pelaporan keuangan berkualitas tinggi yang digunakan
secara konsisten di seluruh dunia akan memperbaiki efisiensi alokasi local.
2. Investor
dapat membuat keputusan yang lebih baik
3. Perusahaan-perusahaan
dapat memperbaiki proses pengambilan keputusan mengenai merger dan akuisisi
4. Gagasan
terbaik yang timbul dari aktivitas pembuatan standard dapat disebarkan dalam
mengembangkan standard global yang berkualitas tertinggi
B. Perkembangan IFRS di Indonesia
Indonesia telah melakukan adopsi penuh IFRS mulai 1 Januari 2012, namun
penerapan IFRS telah dimulai secara bertahap dengan penerapan 19 PSAK dan 7
ISAK baru yang telah mengadopsi IAS/IFRS mulai 1 Januari tahun 2010.2
Konvergensi IFRS ini merupakan salah satu kesepakatan pemerintah Indonesia
sebagai anggota forum G-20, dengan mengadopsi penuh IFRS, laporan keuangan yang
dibuat berdasarkan PSAK tidak memerlukan rekonsiliasi signifikan dengan laporan
keuangan berdasarkan IFRS.
Penerapan
IFRS di Indonesia harus menggunakan skala prioritas, terutama kepada perusahaan
besar yang merupakan perusahaan terbuka. Untuk perusahann kecil dan menengah
yang belum dimiliki masyarakat secara luas dan terbatas hanya untuk perusahaan
lokal, belum perlu menerapkan IFRS. Hal ini disebabkan karena ada alternatif
peraturan SAK-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) yang diterbitkan
DSAK IAI untuk perusahaan skala menengah dan kecil. Indonesia harus mengadopsi
standar akuntansi internasional (International Accounting Standard/IAS) untuk
memudahkan perusahaan asing yang akan menjual saham di negara ini atau sebaliknya.
Namun
demikian, untuk mengadopsi standar internasional itu bukan perkara mudah karena
memerlukan pemahaman dan biaya sosialisasi yang mahal. Dengan pengadopsian IFRS
memang diperuntukkan sebagai contoh bahwa dalam hidup kita memang mengalami
perubahan, dan perubahan ini terjadi akibat adanya perkembangan dari segala
aspek.
C. Pengungkapan Pelaporan Keuangan Perusahaan
Sebelum dan Setelah IFRS
Ø
Sebelum Penerapan IFRS
Perbedaan
antara standar akuntansi sebelum dan setelah penerapan SAK-IFRS. Salah satunya
adalah penggunaan basis pengakuan terhadap aset yang digunakan perusahaan,
dimana sebelum penerapan IFRS menggunakan historical cost. historical cost yaitu
merupakan jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan
lain yang diserahkan atau memperoleh asset pada saat perolehan atau konstruksi,
atau jika dapat diterapkan jumlah yang dapat distribusikan langsung ke asset
pada saat pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan tertentu (PSAK 19,
revisi 2009). Kelemahan dari historical cost adalah kurang mencerminkan kondisi
yang sebenarnya.
Ø
Setelah IFRS
Dengan
diimplementasikannya IFRS menggantikan PSAK yang terdahulu, menimbulkan dampak
terhadap sistem akuntansi dan pelaporan sebagai berikut. Pertama, penyajian
laporan keuangan, yaitu konsep Other Comprehensive Income (OCI) di dalam laba
rugi komprehensif, perubahan definisi-definisi seperti kewajiban (liabilitas)
dan hak minoritas menjadi bagian non pengendali (non-controlling interest), pos
luar biasa tidak lagi diperbolehkan . Kedua, pengukuran laporan keuangan,
yaitu peningkatan penggunaan nilai wajar (fair value), standar IFRS lebih
condong kepada penggunaan nilai wajar, terutama untuk properti investasi,
beberapa aset tak berwujud, aset keuangan, dan aset biologis. Ketiga pengungkapan yang lebih banyak dan
lebih rinci pada IFRS,
Tabel 1: Perbedaan Pelaporan Keuangan
Perusahaan Sebelum dan Setelah Penerapan IFRS
Setelah
IFRS
|
Sebelum
IFRS
|
Komponen
laporan keuangan
lengkap
terdiri atas :
|
Komponen
laporan keuangan lengkap terdiri atas :
|
- Laporan
posisi keuangan (neraca)
- Laporan
laba rugi komprehensif
- Laporan
perubahan ekuitas
- Laporan
arus kas
- Catatan
atas laporan keuangan
- Laporan
posisi keuangan komparatif awal periode dan penyajian retrospektif terhadap
penerapan kebijakan akuntansi
|
- Neraca
- Laporan
laba rugi
- Laporan perubahan
ekuitas
- Laporan
arus kas
- Catatan
atas laporan keuangan
|
Pengungkapan
dalam Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
- Aset
Aset tidak
lancar
Aset
lancar
- Ekuitas
Ekuitas
yang dapat diatribuskan ke pemilik entitas induk
Hak non
pengendali
-
Liabilitas
Liabilitas
jangka panjang
Liabilitas
jangka pendek
|
Pengungkapan
dalam Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
-Aset
Aset tidak
lancar
Aset
lancar
-Ekuitas
Ekuitas
yang dapat diatribuskan ke pemilik entitas induk
Hak non
pengendali
-Liabilitas
Liabilitas
jangka panjang
Liabilitas
jangka pendek
|
Penyajian
liabilitas jangka panjang yang akan dibiayai kembali
-
Liabilitas jangka panjang disajikan sebagai liabilitas jangka pendek jika
akan jatuh tempo dalam 12 bulan meskipun perjanjian pembiayaan kembali sudah
selesai periode pelaporan dan sebelum penerbitan laporan keuangan.
|
Penyajian
liabilitas jangka panjang yang akan dibiayai kembali
- Tetap
disajikan sebagai liabilitas jangka panjang
|
Pengakuan
dan pengukuran
- Biaya
historis
- Biaya
sekarang ( apa yang harus dibayar hari ini untuk mendapatkan aset. Ini sering
diperoleh dalam penilaian yang sama dengan nilai wajar)
- Nilai
realisasi (jumlah kas yang dapat diperoleh saat ini jika aset dilepas)
- Nilai
wajar
-
Pengakuan pendapatan
-
Pengakuan beban
-
Pengungkapan penuh
|
Pengakuan
dan pengukuran
- Biaya
historis
-
Pengakuan pendapatan
-
Pengakuan beban
-
Pengungkapan penuh
|
D. Pengungkapan Laporan Keuangan Terbaik di Indonesia Tahun 2014
v Laporan Keuangan
Laporan
keuangan merupakan struktur yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja keuangan dalam sebuah entitas. Tujuan
laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja
keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah
besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak
dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan
informasi tertentu. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan
apa yang telah dilakukan manajemen (stewardship) atau pertanggungjawaban
manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Ikatan Akuntansi Indonesia (2009:6)
Ø Kriteria Penilaian Laporan Keuangan Terbaik
Tanggal 22 September 2015 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan
penghargaan kepada perusahaan dengan laporan keuangan terbaik dalam ajang
tahunan Annual Report Award (ARA) 2014. Penghargaan diberikan berdasarkan
praktik Good Corporate Governance (GCG). Juara umum dari penghargaan ini adalah
PT Aneka Tambang Tbk (ANTM).
ARA terselenggara atas kerjasama 7 (tujuh) instansi penyelenggara, yaitu
Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian BUMN, Bank Indonesia, Direktorat
Jenderal Pajak, Komite Nasional Kebijakan Governance, PT. Bursa Efek
Indonesia, dan Ikatan Akuntan Indonesia.
Peserta ARA 2014
berjumlah 294 peserta yang terdiri dari 274 perusahaan, 17 Dana Pensiun dan 3
Bank Perkreditan Rakyat. Jumlah peserta meningkat 13% dibandingkan peserta
tahun lalu yaitu 261 perusahaan. Apabila dilihat perkembangan peserta sejak
pertama kali ARA diselenggarakan tahun 2002 hingga saat ini, maka mengalami
peningkatan sampai dengan 227%. Peserta ARA 2014 ini terbagi dalam 11 Kategori yaitu:
1. BUMN Non Keuangan Non
Listed
2. BUMN Non Keuangan Listed
3. BUMN Keuangan Non Listed
4. BUMN Keuangan Listed
5. Private Non Keuangan Non
Listed
6. Private Non Keuangan
Listed
7. Private Keuangan Non
Listed
8. Private Keuangan Listed
9. BUMD Non Listed
10. BUMD Listed
11. Dana Pensiun
Penilaian ARA 2014 terdiri dari 8 kriteria penilaian kualitas informasi
dalam laporan tahunan, khususnya menyangkut aspek transparansi dan GCG dengan
bobot masing - masing sebagai berikut :
1. Umum :
2%
2. Ikhtisar Data Keuangan
Penting :
5%
3. Laporan Dewan Komisaris
dan Direksi :
3%
4. Profil Perusahaan :
8%
5. Analisa dan pembahasan
manajemen atas kinerja perusahaan :
22%
6. Good Corporate
Governance :
35%
7. Informasi keuangan :
20%
8. Lain - lain :
+/- 5%
a. Praktik Good Corporate Governance yang
melebihi kriteria
b. Praktik Bad Corporate Governance yang tidak diatur
dalam kriteria
Kriteria
penilaian ARA direview setiap tahun dan disesuaikan dengan perkembangan terkini
dari praktik GCG. Sehingga, diharapkan praktik corporate governance di
Indonesia akan terus meningkat sejalan dengan dinamika perkembangan standar dan
praktik GCG. Pada ARA 2014 ini, sejumlah perubahan dilakukan untuk
menyelaraskan kriteria penilaian dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait
dengan peraturan tentang tata kelola dan kriteria ASEAN corporate governance
scorecard yang dilaksanakan dalam kerangka Asean Capital Market Forum (ACMF)
sebagai bagian dari proses pelaksanaan program ASEAN economic community yang
dilaksanakan pada tahun 2015. Beberapa kriteria baru antara lain pengungkapan
mengenai keberagaman komposisi dewan komisaris dan direksi dan pengungkapan
nama dan persentase kepemilikan 20 pemegang saham terbesar.
Proses
penjurian dilakukan melalui tahapan penilaian atas Laporan Tahunan dari
seluruhpeserta yang dilakukan dengan beberapa tahapan cek dan ricek.
Selanjutnya, dari hasil penilaian tersebut Dewan Juri menentukan
nominasipemenang dari setiap kategori untuk masuk tahap wawancara. Berdasarkan
tahap-tahap penilaian tersebut pemenang ARA 2014 ditetapkan.
Adapun 11 kategori pemenang dalam ARA 2014 yang diurutkan dari juara satu
sampai tiga sebagai berikut:
A. Keuangan BUMN Keuangan Listed (BKL)
1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI).
2. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI).
3. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN).
1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI).
2. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI).
3. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN).
B. BUMN Non Keuangan Listed (BNKL)
1. PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ANTM).
2. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR).
3. PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (TLKM).
1. PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ANTM).
2. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR).
3. PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (TLKM).
C. Private Keuangan Listed (PKL)
1. PT Bank Victoria International Tbk.
2. PT Bank Central Asia Tbk (BBCA).
3. PT Adira Dinamika Multifinance Tbk (ADMF).
1. PT Bank Victoria International Tbk.
2. PT Bank Central Asia Tbk (BBCA).
3. PT Adira Dinamika Multifinance Tbk (ADMF).
D. Private Non Keuangan Listed (PNKL)
1. PT Wijaya Karya Beton Tbk (WTON).
2. PT Elnusa Tbk (ELSA).
3. PT AKR Corporindo Tbk (AKRA).
1. PT Wijaya Karya Beton Tbk (WTON).
2. PT Elnusa Tbk (ELSA).
3. PT AKR Corporindo Tbk (AKRA).
E. BUMN Keuangan Non Listed (BNKL)
1. PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero).
2. Perum Jaminan Kredit Indonesia.
3. PT Taspen (Persero).
1. PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero).
2. Perum Jaminan Kredit Indonesia.
3. PT Taspen (Persero).
F. BUMN Non Keuangan Non Listed (BNKNL)
1. PT Pertamina (Persero).
2. PT Angkasa Pura II (Persero).
3. PT Bio Farma (Persero).
1. PT Pertamina (Persero).
2. PT Angkasa Pura II (Persero).
3. PT Bio Farma (Persero).
G. Private Keuangan Non Listed (PKNL)
1. PT Bank BNI Syariah.
2. PT Bank Syariah Mandiri.
3. PT Bank Mayora.
1. PT Bank BNI Syariah.
2. PT Bank Syariah Mandiri.
3. PT Bank Mayora.
H. Private Non Keuangan Non Listed (PNKNL)
1. PT Pupuk Kalimantan Timur.
2. PT Pelayanan Listrik Nasional Batam.
3. PT Garuda Maintenance Facility Aeroasia.
1. PT Pupuk Kalimantan Timur.
2. PT Pelayanan Listrik Nasional Batam.
3. PT Garuda Maintenance Facility Aeroasia.
I. BUMD Listed (BUMDL)
1. PT Bank DKI.
2. PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk.
3. PT BPD Nusa Tenggara Timur.
1. PT Bank DKI.
2. PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk.
3. PT BPD Nusa Tenggara Timur.
J. BUMN Non Listed (BUMDNL)
1. PT BPD Sumsesl dan Babel.
2. PT BPD Jawa Tengah.
3. PT BPD Kalimantan Barat.
1. PT BPD Sumsesl dan Babel.
2. PT BPD Jawa Tengah.
3. PT BPD Kalimantan Barat.
K. Dana Pensiun (Dapen)
1. Dana Pensiun Bank Indonesia.
2. Dana Pensiun PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI).
3. Dana Pensiun PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI).
1. Dana Pensiun Bank Indonesia.
2. Dana Pensiun PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI).
3. Dana Pensiun PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI).
Ø
Referensi
Ikatan Akuntansi Indonesia (2009:6), “Standar Akuntansi Keuangan Entitas
Tanpa Akuntabilitas Publik”
Pradhana, “Analisis
Perkembangan prospek dan risiko BUMN yang terdaftar di BEI sebelum dan setelah
penerapan SAK IFRS.”
Natalia Titiek Wiyani, S.Pd.
Standarisasi, Harmonisasi dan Konvergensi IFRS (International Finance Reporting
Standar and Practices).
Wahyu Hidayat. Analisis
Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Implementasi PSAK Berbasis
IFRS.
Augusta, Glory dan Marsono ( 2013
), “ Analisis Komparasi Kualitas Informasi Akuntansi Sebelum dan Sesudah
Pengadopsian Penuh IFRS di Indonesia. “Diponegoro Journal of Accounting
Sianipar, Glory Augutsa. 2013. Analisis
Komparasai Informasi Akuntansi Sebelum dan Sesudah Pengadoposian Penuh IFRS di
Indonesia. Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013.
Website resmi OJK : www.ojk.co.id
Website resmi BEI : www.idx.co.id
PENULISAN INI ADALAH
SALAH SATU BENTUK UNTUK MEMENUHI TUGAS SOFTSKILL MATA KULIAH AKUNTANSI
INTERNASIONAL
DITULIS OLEH
: Muhammad Rizki A.
DOSEN
: Jessica Barus, S.E., Mmsi
UNIVERSITAS GUNADARMA
FAKULTAS EKONOMI