Ethical Governance atau etika pemerintahan, mengacu pada kode
etik profesi tertentu. Etika bagi mereka yang bekerja di dalam suatu instansi
pemerintahan. Etika pemerintahan mengatur tentang perilaku sekelompok orang
yang bekerja di suatu pemerintahan Governance System (Sistem Pemerintahan).
Governance system adalah suatu sistem hukum dan suara
pendekatan dimana perusahaan diarahkan dan dikontrol berfokus pada struktur internal
dan eksternal perusahaan dengan tujuan memantau tindakan manajemen dan direksi
badan dan risiko sehingga mengurangi yang mungkin berasal dari
perbuatan-perbuatan pejabat perusahaan.
Governance System merupakan
suatu tata kekuasaan yang terdapat di dalam perusahaan yang terdiri dari 4
(empat) unsur yang tidak dapat terpisahkan, yaitu :
a. Commitment
on Governance adalah komitmen untuk menjalankan perusahaan yang dalam
hal ini adalah dalam bidang perbankan berdasarkan prinsip kehati-hatian
berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
b. Governance Structure adalah
struktur kekuasaan berikut persyaratan pejabat yang ada di bank sesuai dengan
yang dipersyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku.
c. Governance
Mechanism adalah pengaturan mengenai tugas, wewenang dan tanggung
jawab unit dan pejabat bank dalam menjalankan bisnis dan operasional perbankan.
d. Governance Outcomes adalah hasil
dari pelaksanaan GCG baik dari aspek hasil kinerja maupun
cara-cara/praktek-praktek yang digunakan untuk mencapai hasil kinerja tersebut.
Budaya Etika
Gambaran mengenai perusahaan,
mencerminkan kepribadian para pimpinannya Budaya etika adalah perilaku yang
etis. Penerapan budaya etika dilakukansecara top-down. Langkah-langkah
penerapan :
Penerapan Budaya
Etika Corporate Credo :
Pernyataan ringkas mengenai nilai-nilai yang dianut dan ditegakkan perusahaan.
Komitmen Internal
:
· Perusahaan
terhadap karyawan
· Karyawan
terhadap perusahaan
· Karyawan
terhadap karyawan lain.
Komitmen Eksternal:
· Perusahaan
terhadap pelanggan
· Perusahaan
terhadap pemegang saham
· Perusahaan
terhadap masyarakat
Penerapan Budaya Etika
Program Etika : Sistem yang dirancang dan diimplementasikan
untuk mengarahkan karyawan agar melaksanakan corporate credo.
Contoh : audit etika Kode Etik Perusahaan
· Lebih
dari 90% perusahaan membuat kode etik yang khusus digunakan perusahaan tersebut dalam melaksanakan aktivitasnya.
Contoh : IBM membuat IBM’s Business Conduct Guidelines
(Panduan Perilaku Bisnis IBM).
Mengembangkan Struktur Etika
Korporasi
Struktur etika korporasi yang
dimiliki perusahaan sebaiknya disesuaikan dengan kepribadian perusahaan
tersebut. Selain itu perlu adanya pengembangan serta evaluasi yang dilakukan
perusahaan secara rutin. Pengembangan struktur etika korporasi ini berguna
dalam mencapai tujuan perusahaan yang lebih baik dan sesuai dengan norma yang
ada.
Berbagai perangkat pendukung
terbentuknya suatu organisasi yang memiliki tata kelola yang baik sudah di
stimulasi oleh Pemerintah melalui UU Perseroan, UU Perbankan, UU Pasar Modal,
Standar Akuntansi, Komite Pemantau Persaingan Usaha, Komite Corporate
Governance, dan sebagainya yang pada prinsipnya adalah membuat suatu aturan
agar tujuan perusahaan dapat dicapai melalui suatu mekanisme tata kelola secara
baik oleh jajaran dewan komisaris, dewan direksi dan tim manajemennya.
Kode Perilaku Korporasi (Corporate
Code of Conduct)
Untuk mencapai keberhasilan dalam
jangka panjang, suatu perusahaan perlu dilandasi oleh integritas yang
tinggi. Oleh karena itu, diperlukan pedoman perilaku (code of
conduct) yang dapat menjadi acuan bagi organ perusahaan dan semua karyawan
dalam menerapkan nilai-nilai (values) dan etika bisnis sehingga
menjadi bagian dari budaya perusahaan. Kode perilaku korporasi (corporate
code of conduct) merupakan pedoman yang dimiliki setiap perusahaan dalam
memberikan batasan-batasan bagi setiap karyawannya untuk menetapkan etika dalam
perusahaan tersebut. Kode perilaku korporasi yang dimiliki suatu
perusahaan berbeda dengan perusahaan lainnya, karena setiap perusahaan memiliki
kebijakan yang berbeda dalam menjalankan usahanya. Prinsip dasar yang
harus dimiliki oleh perusahaan adalah:
Corporate Values yang menggambarkan sikap
moral perusahaan dalam pelaksanaan usahanya.
Untuk dapat merealisasikan sikap
moral dalam pelaksanaan usahanya, perusahaan harus memiliki rumusan etika
bisnis yang disepakati oleh organ perusahaan dan semua karyawan. Pelaksanaan
etika bisnis yang berkesinambungan akan membentuk budaya perusahaan yang
merupakan manifestasi dari nilai-nilai perusahaan.
Nilai-nilai dan rumusan etika
bisnis perusahaan perlu dituangkan dan dijabarkan lebih lanjut dalam pedoman
perilaku agar dapat dipahami dan diterapkan.
Evaluasi terhadap Kode Perilaku
Korporasi
Evaluasi terhadap kode perilaku
korporasi dapat dilakukan dengan melakukan evaluasi tahap awal (Diagnostic
Assessment) dan penyusunan pedoman-pedoman. Pedoman Good Corporate
Governance disusun dengan bimbingan dari Tim BPKP dan telah diresmikan
pada tanggal 30 Mei 2005. Evaluasi sebaiknya dilakukan secara rutin sehingga
perusahaan selalu berada dalam pedoman dan melakukan koreksi apabila diketahui
terdapat kesalahan.
Contoh Kasus dari
Ethical Governance
Kasus Bernard Madoff, yang
mengguncangkan dunia ketika ia diberitakan menyerahkan diri dan mengaku bahwa
telah melakukan fraud sebesar 50 miliar atau setara dengan Rp550 trilyun, yang
menjadikannya fraud terbesar sepanjang sejarah. Skema penipuan yang dilakukan
Madoff ini adalah berupa skema investasi, dimana ia menjanjikan return tertentu
bagi investornya. Padahal kenyataannya, investasinya tidak menguntungkan, dan
serupa dengan sistem money game atau gali lubang tutup lubang, dimana investor
dibayar dengan setoran dari investor baru.
Pihak yang menjadi korban Madoff
tidak tanggung-tanggung, yakni institusi-institusi finansial seperti HSBC,
Fortis, BNP Paribas, Royal Bank of Scotland yang terpaksa menelan kerugian
miliaran Dollar dari fraud ini. Mengapa ini bisa terjadi? Hal ini terjadi
karena kepercayaan terhadap figur dan reputasi seseorang (Madoff) menjadikan
banyak institusi lalai melakukan manajemen risiko terhadap investasinya.
Kemudian Satyam, yang dijuluki
dengan Enron India, karena kasus yang mirip, yakni melakukan manipulasi terhadap
laporan keuangan, mulai dari melaporkan pendapatan yang jauh lebih besar dari
aktual, pencatatan kas yang sebagian besar fiktif, serta pengakuan utang yang
jauh lebih kecil. Kasus ini merupakan contoh absennya good corporate governance
dan gagal terdeteksi oleh auditor dan regulator.
No comments:
Post a Comment